*BOMBANA, SULTRA – MataHukumIndonesia- | Jumat, 10 Oktober 2026 -* Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, menjadi sorotan. Dari daratan Poleang hingga kepulauan Kabaena, dua peristiwa besar terjadi bersamaan yang menggambarkan wajah Indonesia Timur: konflik kekuasaan di tingkat paling bawah dan ketergantungan ekonomi yang rapuh pada tambang.
*BAGIAN 1: GEGER KASABOLO – KETIKA KEPALA LINGKUNGAN JADI REBUTAN POLITIK*
Suasana Kantor Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang, Jumat kemarin (9/10/2026) memanas. Puluhan warga, dipimpin tokoh masyarakat Badrung alias Brondong, mendatangi kantor Lurah yang baru dilantik.
Apa yang mereka tuntut? *Menolak keras rencana pencopotan Kepala Lingkungan (Kaling).*
Bagi orang luar, Kaling mungkin jabatan kecil. Tapi bagi warga Kasabolo, Kaling adalah urat nadi. Dia yang urus surat miskin, dia yang atur ronda, dia yang tahu siapa yang sakit, siapa yang melahirkan. Mengganti Kaling tanpa alasan jelas adalah melukai jantung pelayanan.
Warga mempertanyakan: _”Apa dasar evaluasinya? Apakah karena beda pilihan saat Pilkada kemarin?”_
Ini sinyal keras untuk Bupati Bombana. Janji persatuan pasca-Pilkada kembali diuji. Jika pergantian aparat hanya karena balas dendam politik, maka luka Pilkada tidak akan pernah sembuh. Warga minta transparansi. Jangan jadikan kantor lurah sebagai kantor partai.
*BAGIAN 2: KABAENA MENJERIT – KETIKA TAMBANG BERHENTI, EKONOMI MATI*
Berbeda 180 derajat dengan Poleang, di Pulau Kabaena yang kaya nikel dan emas, suasana justru sepi dan mencekam.
Sejak *PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) menghentikan operasional tambang*, roda ekonomi Kabaena berhenti berputar.
Data lapangan yang dihimpun MHI-Com
– Ratusan pekerja tambang kehilangan pekerjaan tetap
– Warung makan milik Ibu Herlina di Desa Baliara omzet anjlok 70% – _”Sejak tambang berhenti, warung sepi, ini soal keberlangsungan hidup”_
– Bengkel, toko harian, ojek tambang ikut kolaps
– Pemerintah daerah kehilangan pendapatan dari pajak, retribusi, dan dana CSR yang biasa untuk bangun desa dan bantu kesehatan
Inilah ironi yang sering kami tulis diMHI -Com*Tanah kita tanah surga, punya tambang dari Sabang sampai Merauke, tapi kenapa rakyat menjerit?*
Di Kabaena, jawabannya jelas: Ketergantungan 100% pada satu perusahaan. Tidak ada hilirisasi, tidak ada koperasi rakyat, tidak ada ekonomi alternatif. Ketika PT TMS batuk, seluruh Kabaena sesak napas. Ini kesalahan pengelolaan tambang yang kami kritik di edisi sebelumnya – negara kaya bisa miskin jika tidak kelola dengan benar.
*BAGIAN 3: BUPATI TURUN GUNUNG – MENCARI SOLUSI DI TENGAH KRISIS*
Di tengah dua krisis ini, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin melakukan safari 3 hari di Kabaena Barat (8-10 Oktober 2026):
1. Meninjau Puskesmas Kabaena Barat – memastikan layanan kesehatan tetap jalan meski CSR tambang berhenti.
2. Meninjau SDN 06 Baliara Selatan.
3. Meninjau Jembatan Tampabulu – Tanah Poleang yang rusak parah. Jembatan ini adalah urat nadi distribusi hasil pertanian warga. Jika jembatan putus, petani tidak bisa jual hasil.
Bupati juga melakukan audiensi di Balai Jalan Nasional Sultra untuk minta perbaikan segera. Komitmennya: _”Jembatan ini urat nadi ekonomi, tidak boleh dibiarkan.”_
Selain itu, Sekda Bombana juga melantik *Rudi Hartono sebagai Pj Kades Pongkalaero* menggantikan Mufassir, Kamis (8/10/2026) untuk menjaga stabilitas pemerintahan desa.
*KESIMPULAN: BOMBANA ADALAH INDONESIA MINI*
Apa yang terjadi di Bombana hari ini adalah miniatur Indonesia:
– Di Kasabolo, kita belajar bahwa demokrasi tidak selesai di TPS, tapi harus dirawat di kantor lurah dengan tidak balas dendam.
– Di Kabaena, kita belajar bahwa tambang tidak boleh dikelola seperti warung – hanya andalkan satu pembeli. Harus ada kedaulatan ekonomi rakyat.
*Penulis: Kamal Petta Pabbicara*
*Liputan Lapangan: Tim MHI-Com Bombana – Kabaena
