Menjawab tudingan miring film dokumenter ‘Pesta Babi’ karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyampaikan sejumlah data dan fakta yang sulit dipungkiri.Menurut Mentan Amran, narasi yang terus digulirkan film Pesta Babi, telah menutupi fakta besar tentang upaya pemerintah membangun ketahanan pangan nasional, melalui optimalisasi lahan dan peningkatan produksi pangan di berbagai daerah.“Kenapa yang dibahas hanya Pesta Babi di Merauke? Kenapa tidak melihat Sumatera Selatan yang kami buka dan kembangkan hingga ratusan ribu hektare? Kenapa tidak melihat Kalimantan Selatan yang rawa-rawanya kami sulap menjadi lahan produktif hingga bisa tanam tiga kali setahun? Kenapa tidak melihat Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan?” kata Mentan Amran saat mengisi Kuliah Umum kepada 500 Mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (4/6/2026).

Menurutnya, program pengembangan lahan di Merauke, merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Lahan yang dibangun bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan untuk petani dan masyarakat sekitar.

Baca Juga:

Tak Sesuai Fakta di Lapangan, Narasi Negatif di “Pesta Babi” soal PSN Wanam Dinilai Menyesatkan

“Yang kami lakukan di Merauke untuk rakyat. Kami membangun optimalisasi lahan, menyediakan irigasi, menyerahkan alat dan mesin pertanian, serta meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat. Traktor kami berikan gratis untuk petani, alsintan kami siapkan, irigasi kami bangun. Semua untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Mentan Amran.

Dia menegaskan, program tersebut telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua. Salah satunya adalah perbaikan ketersediaan pangan yang berdampak pada stabilitas harga beras. “Dulu, harga beras di Papua bisa mencapai Rp30 ribu per kilogram. Sekarang, sekitar Rp13 ribu. Ini hasil kerja nyata yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Sebelumnya di hadapan 300 Mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas), Mentan Amran menduga munculnya berbagai tudingan negatif terhadap program pangan nasional, tidak lepas dari adanya pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan Indonesia mencapai swasembada pangan.

“Ketika Indonesia masih impor pangan, semua diam. Tidak ada yang membuat narasi seperti ini. Tetapi ketika kita bergerak menuju swasembada, justru muncul berbagai tudingan dan fitnah. Padahal yang kami bangun bukan hutan, melainkan lahan rawa yang dioptimalkan untuk produksi pangan,” katanya.

Baca Juga:

Pakar Curiga Ada ‘Pesanan’ di Balik Film Pesta Babi: Bisa Jadi Alat Provokasi Papua

Mentan Amran mengingatkan, swasembada pangan merupakan kebutuhan strategis bangsa. Tanpa kemampuan memproduksi pangan sendiri, Indonesia akan terus bergantung pada impor dan rentan menghadapi krisis pangan global.

“Kalau kita tidak swasembada dan terus impor, lalu suatu saat negara lain tidak bisa memasok pangan kepada kita, bagaimana nasib rakyat? Karena itu yang kita pilih adalah pesta panen, bukan ketergantungan impor,” kata Mentan Amran.

Menurut dia, pengembangan lahan pertanian telah dilakukan sedikitnya di 14 provinsi. Mulai dari Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh hingga Sulawesi Selatan.

Namun, keberhasilan tersebut kerap tenggelam oleh isu-isu yang tidak mencerminkan keseluruhan program yang sedang dijalankan pemerintah.

Baca Juga:

Bantah Sutradara Film Pesta Babi, Mas Dar: Cetak Sawah di Rawa tidak Rusak Hutan

“Yang kami bangun adalah masa depan pangan Indonesia. Lahan-lahan tidur kami hidupkan kembali, rawa kami optimalkan menjadi sawah produktif, dan hasilnya kami serahkan kepada petani. Tujuannya satu, memastikan Indonesia mampu memberi makan rakyatnya sendiri,” tutupnya.

Sumber  : Iwan purwantono